SINERGI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PT. ADARO INDONESIA DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KABUPATEN BARITO TIMUR
Abstract
ABSTRAK
Program CSR dengan skema sinergisitas pemerintah swasta dimana pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta dapat dalam pembangunan infrastruktur. seperti sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia dengan pihak pemerintah Daerah Barito Timur mengenai pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Namun issu perluasan lahan yang berbenturan dengan lahan masyarakat, issue lingkungan (pencemaran) dan sosial ekonomi dan aspek lingkungan sejumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh aktivitas PT. Adaro Indonesia tetap terjadi, seperti beberapa kali terjadi kasus kematian ikan dalam jumlah besar milik masyarakat masih menjadi fenomena masalah sinergi tersebut.
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah Sinergi Pemerintah Daerah Dengan PT. Adaro Indonesia Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di Kabupaten Barito Timur ini, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sebaiknya menerbitkan suatu tingkat kabupaten yang mewajibkan perusahaan- perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur untuk mengkonsultasikan rencana program program CSR di Kabupaten Barito Timur. PT. Adaro Indonesia perlu mendorong dibentuknya sebuah forum CSR di tingkat kabupaten yang bisa memfasilitasi perusahaan dalam melakukan konsultasi rencana program CSR di Kabupaten Barito Timur.
Kata Kunci: Sinergi, CSR.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ani Sri Rahayu, 2017. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Malang: Sinar Grafika
Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013. CSR (Corporate Sosial Responsibility), Bandung: Penerbit Rekayasa Sains
Busyra Azheri, 2012. Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory, Jakarta : Rajawali Pers
Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Makassar: PT Raja Grafindo Persada
Sali Susiana, 2015. Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan, Jakarta: Diterbitkan P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
Sinyo Harry Sarundajang, 2009. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
DOI: https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v6i1.3491
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Borneo Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
E-ISSN: 2599-3305
P-ISSN: 2615-4331
Contact Person:
Farid Helmi Setyawan, S.Pd., M.Pd
Mardyanto Barumbun, S.Pd., M.Sc
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Borneo Tarakan
Jalan Amal Lama No. 1, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Email: ubthumaniora@gmail.com