PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA SEKTOR PERIKANAN DI KOTA TARAKAN

Mawardi Khairi, Sulaiman Sulaiman

Abstract


ABSTRAK
Kota Tarakan memiliki empat kecamatan yaitu Tarakan Utara,Tarakan Barat,Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tarakan tahun 2018 terdapat 37.894 tenaga kerjawanita dan terdapat 918 orang tenaga keja wanita yang bekerja pada sector perikanan. Perlindungan hokum terhadap tenaga kerja wanita merupakan amanat konstitusi,karena itu Negara harus berpastisipasi aktif untuk melindungi hak-hak pekerja wanita agar kodrat wanita tetap terjaga. Keberadaan tenaga kerja wanita pada sector perikanan sangatlah penting,karena sector perikanan adalah salah satu komoditas unggulan pemerintah daerah Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yaitu penelitian yang mengkombinaskan antara ketentuan ketentuan normative hokum dengan pelaksanaan hukum di lapangan (law in book and law in action). Adapun tujuan penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan perlindungan hokum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada sector perikanan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah serta menelaah hambatan-hambatan yang menjadi penghalang tidak dapat di penuhinya hak-hak tenaga kerja wanita di sector perikanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,penulis menyimpulkan bahwa baik perusahaan maupun pemerintah telah memenuhi hak-hak tenaga kerja wanita sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya tenga kerja wanita sebagai pegawai tetap perusahaan,akan tetapi belumefektif yang di akibatkan oleh rendahnya kemampuan keuangan perusahaan,petugas pengawas ketenagakerjaan yang terbatas serta perilaku tenaga kerja wanita yang terkadang tidak mematuhi ketentuan –ketentuan norma dalam bidang ketenagakerjaan.
Keyword: Perlindungan,Perikanan dan Tenaga Kerja Wanita
ABSTRACT
Tarakan City has four districts namely North Tarakan, West Tarakan, Central Tarakan and East Tarakan. Based on data from the Tarakan City Central Statistics Agency in 2018 there were 37,894 female workers and there were 918 female workers working in the fisheries sector. Legal protection for women workers is a mandate of the constitution, therefore the State must actively participate in protecting the rights of women workers so that the nature of women is maintained. The existence of women workers in the fisheries sector is very important, because the fisheries sector is one of the leading commodities of the local government of Tarakan City.

This study uses empirical normative research methods, namely research that combines the provisions of normative legal provisions with the implementation of law in the field (law in books and law in action). The purpose of this study focuses on the implementation of legal protection of women workers who work in the fisheries sector, both by companies and by the government, and examines the barriers that are barriers to the fulfillment of women's labor rights in the fisheries sector.
Based on the results of research that has been done, the authors conclude that both companies and the government have fulfilled the rights of women workers in accordance with statutory provisions - particularly the workforce of women as permanent employees of the company, but not yet effective due to the low financial capability of the company, limited labor inspectors and the behavior of women workers who sometimes do not comply with norms in the field of employment.
Keyword: Protection, Fisheries and Women Labor


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1078

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Borneo Law Review Journal



 

Borneo Law Review Journal Indexed by: