PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDNAG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Nurzamzam Nurzamzam, Mardiana Mardiana

Abstract


Abstract
The need for housting is increasing every year in Indonesia. Many events of laws and acts of laws that will accur in the business of housing, for example the sale and purchase, case this will potentially give birth to the issue of law which is great if it did not hace an umbrella law that is clearly to provide protection to kosumen of the perpetrators of the business that is not faith either in business housing.
Indonesia has made a regulatory law that can be used as a handle to the consumers, is with the birth of Law Number 8 Year 1999 on Protection of Consumers, which regulate the right and obligatuins business actors as well as consumers and Law no.1 of 2011 concerning Housing and Setttlement Areas and their plementing regulations. However, from the perspective of Law no.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas has not actually been able to protect consumers rights so as to harm the community as consumers
Key words : legal protection ; sale and purchase ; housing
Abstrak
Kebutuhan akan perumahan semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. hal ini akan berpotensi melahirkan persoalan hukum yang besar jika tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada kosumen dari pihak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalangkan bisnis perumahan. Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan terhadap konsumen, yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum secara nyata dapat melindungi hak-hak konsumen sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.
Kata kunci : perlindungan hukum; jual beli; perumahan


Full Text:

PDF

References


Edi As’ Adi, 2011, Hukum Proyek Konstruksi Bangunan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia), Yogyakarta, Graha Ilmu

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, 2009. Jakarta: Sinar Grafika

Megawati, Ni Ketut Dewi, ‘PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Magister Hukum Udayana •’, Magister Hukum Udayana, 5.1 (2016), 12–22

Sulaiman, ‘Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Penyediaan Tanah, Perumahan Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) . 1’, 2011, 1–29

Soerjono Soekanto, , Pengantar Penelitian Hukum, 2006 Penerbit UI Press

SulIstyowatI, 1992, Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah

Satu Aspek Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Universitas Indonesia

Suyadi, . Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. 2007 Purwokerto: UNSOED

PERATURAN PERUNNDANG UNDANGAN

Undang-Udnnag Dasar Negara Indonesia tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman

Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

WEBSITE ONLINE

https://hukumonline.com/

https://www.ayobandung.com

tribunkaltim.com




DOI: https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2.1718

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Borneo Law Review Journal



 

Borneo Law Review Journal Indexed by: