KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Abstract
Abstrak
Orang Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar Barat Laut. Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kejahatan genosida. Pembatasan ketat atas hak kebebasan bergerak bagi etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang membuat diskriminasi bebas dilakukan terhadap orang-orang tanpa status kewarganegaraan. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar, termasuk kategori kejahatan genosida, dan upaya penyelesaian sengketa antara Pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (studi literatur dan literatur yang berkaitan dengan genosida). Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian didasarkan pada beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998, yang menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya merupakan kejahatan genosida. Upaya Penyelesaian Sengketa ini dilakukan dengan jalur litigasi, karena penyelesaian non litigasi belum menemukan titik terang untuk sengketa ini, dan yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Pidana Internasional di pengadilan ICC.
Kata Kunci: Etnis Rohingya; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Kejahatan Genosida; dan Hukum Pidana Internasional
Abstract
The Rohingya people are a Muslim ethnic minority who live in Arakan Province, Northwestern Myanmar. The Rohingya have experienced various forms of human rights violations, including the crime of genocide. Strict restrictions on the right to freedom of movement for ethnic Rohingya. The Myanmar government issued the Citizhenship Law which makes free discrimination carried out against people without citizenship status. The issues discussed in the research were the actions carried out by the Government of Myanmar, including the category of a genocide crime, and efforts to resolve disputes between the Myanmar Government and the Rohingya ethnicity. This type of research is to use the type of normative legal research (literature study and literature related to genocide). The approach is carried out with a historical approach, a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of the research are based on several elements in accordance with Article 6 of the 1998 Rome Statute, which states that the actions taken by the Government of Myanmar against ethnic Muslim Rohingya are a crime of genocide. This Dispute Resolution effort is carried out by litigation, because non-litigation resolutions have not found a bright spot for this dispute, and the one handling this case is the International Criminal Court in the ICC court.
Keywords: Rohingya ethnicity; Human Rights Violations; Genocide Crimes; and International Criminal Law
Full Text:
Subscribers OnlyDOI: https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i2.2315
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Borneo Law Review