POTRET KECUKUPAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: URGENSI DAN IDEALISASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Fajar Sugianto, Angelia Wijaya, Yossi Niken R. Artini

Abstract


Abstract

Working is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No. 39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.

Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian worker

Abstrak

Bekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran Indonesia

Kata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia

 

Abstract

Working is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No.39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.

Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian workers

 

 

Abstrak

 

Bekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran Indonesia.

 

Kata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia

 


Full Text:

PDF

References


Azmy, A. S. (2012). Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Pelindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hilmy, U. (2010). Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. RDP antara Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia Komisi IX.

ILO. (2011). Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta: ILO Indonesia.

Jandika, J. V. (2017). Peran TKI Dalam Meningkatkan Devisa Negara. Qureta.Com. https://www.qureta.com/post/peran-tki-dalam-meningkatkan-devisa-negara. [Accessed March 20, 2021]

Pusat Data dan Informasi, B. (2021). Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2020. Jakarta: BP2MI.

Ratihtiari, A. A. T., & Parsa, I. W. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 7(7), 1. https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.p02

Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 174–187. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187

Sahetapy, P. P., Sugianto, F., Michael, T. (2020). Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru. Adalah: Jurnal Hukum & Keadilan, 4, 270–284. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.17247

Sugianto, Fajar, et al. (2018). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Surabaya: R.A.De.Rozarie.

Sugianto, F., & Hadi, S. (2018). Efisiensi dan Daya Saing Free Flow Of Skilled Labour Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law : Telaah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional ,7, 393–408.

Surya, D. (2020). TKI Di Malaysia Disiksa. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55172153 [Accessed March 15, 2021].

Sutedi, A. (2009). Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika.

Tong, R. P. (2010). Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis. Yogyakarta: Jalasutra.




DOI: https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2642

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Borneo Law Review



INDEX BY :

     

  

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.