Tinjauan Yuridis Hak – Hak Atas Tanah Di Atas Tanah Hak Pengelolaan

suci devika, Wiwin Dwi Ratna, Dr Basri

Abstract


Tulisan ini akan menjelaskan tentang hak pengelolaan dan hak atas tanah diatas tanah hak pengelolaan, yang tidak memiliki undang-undang pertanahan khusus tentang hak pengelolaan itu sendiri, dan pengaturan tentang hak pengelolaan ini tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hak pengelolaan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi hanya disebutkan istilah “pengelolaanâ€. Hak pengelolaan terjadi melalui penegasan konversi dari hak penguasaan atas tanah negara yang lahir bukan hanya untuk digunakan oleh pemegangnya saja, namun juga ditujukan untuk diserahkan kepada pihak ketiga dengan suatu hak atas tanah. Semula, hak atas tanah yang dapat diserahkan diatas tanah hak pengelolaan hanyalah hak pakai, tetapi dalam perkembangannya hak guna bangunan dan hak milik juga dapat diserahkan diatas tanah hak pengelolaan.

Kata Kunci: hak pengelolaan, hak menguasai dari negara atas tanah, hak atas tanah.


Full Text:

Remote

References


Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. Diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Selanjutnya disebut UUPA

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318, Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 31 Desember 1985. Selanjutnya disebut UU No.16 Tahun 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682, Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 Mei 1997. Selanjutnya disebut UU No.15 Tahun 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1997. Selanjutnya disebut UU No.21 Tahun 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3988. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2000. Selanjutnya disebut UU No.20 Tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009. Selanjutnya disebut UU No.29 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 362. Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1953. Selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 1953.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Ha Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1996. Selanjutnya disebut PP No.40 Tahun 1996.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696, Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 8 Juli 1997. Selanjutnya disebut PP No.24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2000. Selanjutnya disebut PP No. 112 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098, Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 22 Januari 2010. Selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497 Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Januari 2014. Selanjutnya disebut PP No.3 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang

Kebijaksanaan Selanjutnya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Desember 1965. Selanjutnya disebut PMA No.9 Tahun 1965.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djanuari 1966. Selanjutnya disebut PMA No.1 Tahun 1966.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1974. Selanjutnya disebut PMDN No.5 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1977. Selanjutnya disebut PMDN No.1 Tahun 1977. ( dicabut oleh PMNA/ KBPN No. 9 tahun 1999)

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Juni 1998. Selanjutnya disebut PMNA/KBPN No.4 Tahun 1998.

Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Oktober 1999. Selanjutnya disebut PMNA/ KBPN No. 9 tahun 1999.

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (Rss) Dan Rumah Sederhana (Rs), Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Juli 1997. Selanjutnya disebut KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Mei 2006. Selanjutnya disebut PKBPN No.3 Tahun 2006

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Mei 2006. Selanjutnya disebut PKBPN No.4 Tahun 2006.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2011. Selanjutnya disebut PKBPN RI No.1 Tahun 2011.

Buku – Buku

Aburaera, Sukarno, et al., Filasafat Hukum : Teori dan Praktik, Cet.II, Kencana, Jakarta, 2014.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang Undang PokokAgraria, Isi dan Pelaksanaannya), Cet. II., Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.

Mustofa, et al., Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Parlindungan, A.P., Serba.Serbi Hukum Agraria. Alumni. Bandung. 1984.

………………….., Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA : Edisi Revisi.

Cet.III. Mandar Maju, Bandung. 2015.

Santoso, Urip, Hukum Agraia Kajian Komprehensif, CET II, Kencana, Jakarta, 2013.

Zarqoni, Mohammad Machfudhi, Hak Atas Tanah (Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) Maupun Perlindungan Hak Kepeemilikannya (Property Right), Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2015.

Jurnal Hukum

Urip Santoso, Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional, Mimbar Hukum Departemen Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.