PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI BIDANG KESEHATAN TAHUN 2015
Abstract
Pengawasan oleh DPRD memungkinkan terjaminnya kepentingan-kepentingan rakyat dalam kebijakan eksekutif, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang kesehatan menjadi salah satu wewenang pengawasan yang sangat penting dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota karena merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga program di bidang kesehatan bisa terlaksana dengan maksimal dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Malinau diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malinau. Adapun pelaksanaan APBD di bidang kesehatan yaitu dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap pertanggungjawabannya. Dan bentuk-bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Malinau yang dilakukan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2015 bidang kesehatan seperti rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan Pansus dan konsultasi. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malinau bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Malinau segera membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kabupaten agar dapat lebih memudahkan DPRD Kabupaten Malinau melakukan fungsi pengawasannya di bidang kesehatan.
Â
Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, dan APBDReferences
DAFTAR PUSTAKA
Buku Literatur/Referensi
Abdullah, Rozali, 2011, Pelaksanaan Otonomi Luas, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Mahmud Marzuki, Peter, 2008. Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Edisi Kesatu, Jakarta.
Suwanda, Dadang, 2016. Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Sekretariat DPR RI, 2008. Modul Perancangan Undang-Undang, NLSP The Asia Foundation, Jakarta.
Sirajuddin et al., 2009. Parlemen Lokal DPRD Peran dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah, Setara Press, Malang.
., 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan DPRD Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malinau.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
https://www.henrymotorgroup.com/about-us/