PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN NOTARIS

Wahyudin, Wahyudin,, Jarot Widya Muliawan

Abstract


Abstract

This research uses the Conceptual Approach Method and the Law Approach Method, on Normative Juridical Analysis by combining two data collection methods, namely Studying the Law and Examining library materials or secondary materials which are then analyzed using the Qualitative Analysis Method.

The research results show that the notary can only (legally / in accordance with the rule of law) be a suspect if the notary intentionally keeps making a fake deed as requested by the tapper, even though he knows that the parties do not meet the legal requirements of the engagement. This shows that the notary does not strictly adhere to the Law on Notary Position (UUJN) and the Notary Professional Code of Ethics. Where it can lead to a notary public criminal act of forgery of authentic letters / deeds.

The position of a Notary is held or its presence is desired by the laws and regulations with the intention of helping and serving people who need authentic written evidence regarding circumstances of events or legal actions of direct involvement by the parties facing them. However, in carrying out his profession, the police law apparatus is often summoned as a suspect in connection with the forgery of authentic deeds he has made. Thus, it is deemed necessary to know the Normative Juridical Analysis of Authentic Deed Falsification Conducted by Notaries.

 

Keywords: Notary, Authentic Deed Falsification, Suspect.

 

Abstrak

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Konseptual dan Metode Pendekatan Undang-Undang, tentang Analisis Yuridis Normatif dengan cara menggabungkan dua metode pengumpulan data yaitu Menelaah Undang-Undang dan Meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang Kemudian dianalisa dengan Metode Analisis Kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya dapat (legal/sesuai dengan aturan hukum) dijadikan sebagai tersangka apabila notaris tersebut dengan sengaja tetap membuat akta palsu sesuai yang diminta oleh penghadap, padahal ia mengetahui bahwa para pihak penghadap tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tersebut tidak berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi Notaris. Dimana dapat menjerumuskan notaris mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat/akta otentik.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh Peraturan Perundang- undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Namun demikian Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka Sehubungan dengan pemalsuan akta otentik yang dibuatnya. Sehingga, dipandang perlu untuk mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.

 

Kata kunci: Notaris, Pemalsuan Akta Otentik, Tersangka.


Full Text:

PDF

References


Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara (Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari- hari), Milenia Popular, Jakarta, 2001

Habib adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008

Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi penelitian Jakarta: Bumi Pustaka, 1997

Sukanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Jabatan Notaris Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)

Majalah :

Renvoi Nomor : 9.21. II Tanggal 3 Februari2005

, Nomor : 10.22. II Tanggal 3 Maret 2005

, Nomor : 3.39.IV, Agustus,2006




DOI: https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.1977

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Borneo Law Review Journal



 

Borneo Law Review Journal Indexed by: